Pemkab Lotim Akan Dirikan Perusda Penyalur TKI

Kabupaten Lombok Tumur (Lotim) disebut sebagai daerah paling banyak se NTB warganya yang bekerja menjadi TKI. Yakni sekitar 36 persen diketahui atau sebanyak 14 ribu lebih. Sejumlah fakta ditemukan, tidak sedikit para TKI dikibuli. Menyadari fakta pahit itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lotim sedang merancang pendirian Perusahaan Daerah (Perusda) yang khusus sebagai penyalur para TKI.

Demikian disampaikan Bupati Lotim, H.M. Sukiman Azmy saat menerima kunjungan Duta Besar Luar Biasa dan Bekuasa Penuh (LBBP) Indonesia Bandar Seribegawan Brunai Darussalam, Handriyo Kusumo Priyo di dampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi (Kadisnakertrans) NTB Ir. Mokhlis, MSi dan sejumlah pemilik PJTKI di Pendopo Bupati Lotim, Selasa (21/6) kemarin.

Pandangan Bupati, terlihat para pengarah TKI ke luar negeri makin hari makin kaya. Sementara keberadaan para TKI dianggap masih memprihatinkan. Didirikannya perusahaan pengarah TKI ini dimaksudkan bukan untuk menyaingi PJTKI yang telah ada. Namun, smeata ingin menjembatani dan membantu para TKI dari aspek permodalan.

Jajaran Pemkab Lotim sudah menghadap sejumlah pimpinan perbankan. Meminta diberikannya Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada TKI dan Pemda siap sebagai jaminan. KUR diharapkan bisa menjadi modal bagi para calon TKI untuk mengurus keberangkatannya. Campur tangan Pemda ini karena dilihat sejauh ini masih banyak perbankan yang enggan memberikan KUR kepada TKI. “Sampai sekarang banyak Bank yang tidak memberikan KUR pada TKI,” tegasnya.

Bupati menerangkan, keberadaan TKI asal Lotim di luar negeri sangat membantu kehidupan masyarakat Lotim. Dimana, Lotim dengan tingkat kemiskinan tertinggi di NTB. Dari 1,2 juta jiwa penduduk Lotim, sebanyak 25 persen atau sekitar 270 ribu lebih merupakan penduduk miskin.

Hanya saja dikeluhkan Bupati, jumlah remittance para TKI yang diterima masyarakat Lotim untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya tahun 2009 dibanding tahun 2010 mengalami penurunan. Tahun 2009 tercatat sebanyak Rp 238,3 miliar menurun menjadi Rp 198 miliar tahun 2010.

Persoalannya diakui Bupati banyak TKI asal Lotim ini yang bekerja dengan tingkat pengetahuan rendah. Catatannya sebanyak 85 persen tamatan SD bahkan ada yang buta huruf. Sebanyak 15 persen tamatan SMP dan 1 persen saja yang tamatan SMA sederajat. Tamatan pendidikan yang sejatinya memiliki skill, seperti Diploma I sampai Diplima III nihil. “Tamatan D1 sampai D3 nol persen,” imbuhnya.

Disampaikan Hanya mengandalkan tenaga, yakni sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Bekerja hanya sebagai buruh kasar saja. Harapannya, dengan telah dibentuknya Balai Latihan Kerja Internasional (BLKI) ke depan bisa mengirim tenaga-tenaga trampil. Bupati menginginkan, adanya keberimbangan antara kuantitas TKI dengan kualitasnya.