Sumbangan Pertambangan, Kerap Timbulkan Ketidakpuasan Daerah

Pertumbuhan ekonomi NTB diketahui pada triwulan ke III tahun 2010 cukup tinggi. Bahkan paling tinggi secara nasional. Tergambar dalam sebuah grafik perbandingan 33 provinsi, yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), NTB menempai posisi teratas disusul ke bawah provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara. Posisi terendah adalah Papua yang digambarkan tumbuh minus sampai 10,41 persen. Posisi ke dua terbawah, Riau 2,70 persen dan Nangro Aceh Darussalam 3,05 persen.

SECARA kumulatif sampai dengan triwulan III 2010 ini perekonomian NTB tumbuh sebesar 13,01 persen. Jauh dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2009 lalu. Hanya saja, pertambangan non migas yang menjadi primadona ekonomi NTB pada catatan terakhir kondisi pertumbuhan ekonomi itu. Pasalnya, jika keluar dari hitungan pertambangan non migas tersebut, pertumbuhan ekonomi NTB menjadi 4,85 persen.

Sektor-sektor unggulan NTB, Jagung, Sapi dan Rumput laut sama sekali belum terlihat karena memang sumbangan yang terlalu kecil. Utamanya sektir pertanian yang digadang bisa memberikan sumbangan lebih belum bisa seperti pertambangan. Padahal, diakui masyarakat NTB sebagian besar bekerja di sector pertanian.

Tingginya sumbangan sektor pertambangan pada triwulan ke III tahun 2010 diterangkan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben), Eko Bambang Sutedjo, diakui karena harga komoditi pertambangan yang cukup tinggi. Setidaknya ada dua kuncinya pertambangan dicatat tetap mendominasi.

Pertama di sebutkan Eko, volume produksi pertambangan yang cukup tinggi. Ke dua, harga sangat mendukung. “Harga komoditas tambang ini sangat tinggi,” ucapnya. Mainannya pun ekspor, tembus ke pasar dunia. Untuk hasil tambang konsentrat tembaga yang diekspor, catatan terakbir BPS NTB , tembus dengan harga 154,971 juta Dolar Amerika.

Analisa Kadistamben NTB ini bisa saja benar, karena terlihat dari pajak dan royalty yang dibayarkan PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) ke pemerintah pusat cukup besar tahun 2010 itu, jauh lebih besar dibandingkan tahun 2009. Pernah disebutkan, Manajer Kasan Mulyono, NNT menyetor ke pusat tahun 2009 sebesar Rp 3,9 miliar dan tahun 2010 ini kemungkinan besar bisa tembus Rp 5 miliar. Tentunya, belum lagi bayaran yang lainnya.

Semua fulus tambang itu tidak bisa sepenuhnya digunakan untuk kesejahteraan didaerah penghasil tambang semata. Dijelaskan, Eko Bambang, terhalang sama kebijakan fiscal yang bersifat terpusat. Diakui sumbangan pajak dan royalti melalui pertambangan memang cukup besar, namun semuanya harus ke pusat dulu baru kemudian disalurkan ke daerah.

Penyaluran ke daerah itupun, tidak sepenuhnya ke daerah pengasil. Pasalnya, pemerintah pusat harus membagi-baginya dengan daerah lain. Hal itu dilakukan pemerintah pusat, karena Negara Indonesia merupakan Negara kesatuan. “Kita kan berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ucapnya.

Kebijakan penyaluran dana perimbangan yang disalurkan pemerintah pusat itu yang kerap membuat pemerintah daerah merasa tidak puas. Memang ada tambahan melalui dana devident tang diterima daerah. Namun penyaluran itu ada aturan sendiri. “Kita semua kan harus mengikuti instrument yang tertuang dalam undang-undang,” imbuhnya.

Sumbangan tambang tinggi, namun kesan semu tidak saja dirasakan pemerintah di NTB. Daerah-daerah lain yang juga penghasil tambang, dirasa juga tidak puas dengan dana bagi hasil yang peroleh dari proses pertambangan. Untuk merubah kebijakan pemerintah itu, maka manajemen pemerintah itulah yang harus dirubah. Tentunya lewat lembaga legislative.

Karena itulah, pemerintah yang berada di daerah penghasil mencoba mencari jalan lain. Mencari peluang melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau dana Commodity Development (Comdev) yang dikeluarkan perusahaan tambang. Melalui comdev dan CSR inilah coba disentuh oleh pemerintah program-program strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sebagai contoh, sebut Eko, tahun 2011 ini PT. NNT akan membeli sedikitnya 1500 ekor sapi sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan NTB Bumi Sejuta Sapi (BSS). Program-program lainnya juga. Sadar masih kecilnya perolehan yang diterima daerah, pemerintah terus mendorong perusahaan tambang untuk mengeluarkan comdev. Dari dana tambang kurang, namun bukan berarti tidak lebih kreatif dalam mencari celah untuk memperoleh dana selain devident dari perusahaan tambang.

Pengamat pertambangan, H. Agusfian Wahab, SH pernah menyebutkan, bahwa, apa yang diterima daerah NTB pada khususnya terkait dengan keberadaan tambang selama ini masih kurang layak. Pemerintah daerah NTB, pemerintah kabupaten penghasil dan pemerintah provinsi harus bersama-sama memperjuangkan agar bisa mendapatkan lebih. Puluhan miliar dana comdev pun sejauh ini yang diterima KSB misalnya dirasa masih kurang.

Usulan adanya revisi terhadap Kontrak Karya (KK) pun disetujui Agusfian. Dengan harapan benar-benar demi kesejahteraan rakyat

Efek Tetes Ekonomi Pariwisata NTB (1)

Kecantikan dan kemolekan alam dan kekayaan budaya yang dimiliki NTB disadari sebagai daya tarik luar biasa, modal gratis anugrah sang Kuasa bagi NTB. Dipublikasikan besar-besaran agar orang bisa tertarik datang berkunjung menikmati NTB. Sadar akan potensi besar itu, sector pariwisata oleh Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi, MA dan wakil Gubernur NTB Ir. Badrul Munir, MM menjadikannya sebagai sector unggulan yang akan digerakkan untuk bisa mengangkat martabat NTB. Termasuk mengangkat dari keterpurukan ekonomi.

SEMUA kalangan tanpa keraguan memuji dan mengangungkan Lombok dan Sumbawa beserta 282 pulau kecil yang mengelilinginya. Sebanyak 4,49 juta jiwa penduduk yang mendiami NTB digadang bisa menikmati economic impact atau pengaruh kemajuan perekonomian NTB sebagai imbas langsung hadirnya wisatawan ke NTB.

Klaim pemerintah dunia pariwisata mulai menggeliat. Hal itu seiring dengan tumbuh dan berkembangnya sumber-sumber pendapatan masyarakat baru. Lahir pengusaha-pengusaha baru dibidang pariwisata, antara lain tumbuh perusahaan travel, lahir hotel-hotel baru dan beragam kegiatan ekonomi yang bergerak di bidang pariwisata lainnya. Namun klaim pemerintah dinilai sebuah kebohongan.

Direktur Permata Rinjani Tours and Travel, Fahrurrozi mengatakan, apa yang dilakukan pemerintah selama ini hanya untuk kepentingan pemerintahs aja. Pertumbuhan ekonomi yang langsung dirasakan masyarakat sebagai salah satu dari multiplayer effect katanya hanya gulatan teori saja.

Pemerintah dinilai hanya berapologi terhadap kelesuan sector pariwisata yang bersembunyi. Fakta di lapangan dirasakan pelaku wisata ini hanya hanya menjadikan masyarakat kecil sebagai penonton saja. Pemerintah saja yang dinilai girang dengan klaim arus kunjungan yang ditargetkan 700 ribu orang ini.

Pelaku wisata ini pun siap menantang pemerintah melihat kondisi ril pariwisata NTB. Teori yang digaungkan pemerintah mampu mengangkat perekonomian masyarakat sama sekali tidak terasa. Bahkan terhitung sejak tragedy 1/7/1 silam, tidak ada sedikitpun geliat pariwisata yang ia rasakan.

Pengusaha yang sudah terlihat maju semakin maju sedangkan yang rendah semakin tenggelam. Disinilah ketidakadilan pemerintah. Akibatnya, pariwisata yang katanya maju hanya dirasakan oleh kalangan elit dibawah intervensi pemerintah. Sedangkan pengusaha yang masih merangkak, malah semakin tiarap gerakannya. Diibaratkan, dalam dunia usaha pariwisata ini berlaku hukum rimba. Yang kuat semakin kuat yang lemah semakin tidak berdaya.

Pengusaha kecil semakin gigit jari menonton aksi riang para pelaku usaha yang sudah besar. Jangankan bicara kesejahteraan, soal kemampuan untuk mempertahankan usaha pun terpaksa terbirit-birit.

Seperti dirasakan Fahrurrozi ini, perusahaan travel yang dipimpinnya justru semakin lesu. Tidak ada kegirangan dan keceriaan yang ia rasakan dengan klaim kemajuan pariwisata tersebut. Harapannya, pemerintah bisa memediasi para pelaku usaha kecil agar bisa bernafas. Tak ayal juga, banyak rekannya yang sedang merintis ini kolap.

Ditambahkan, promosi yang telah menelan dana Rp 8,5 miliar dalam kegiatan Tourism Indonesia Mart and Expo (TIME) 2009 dan 2010, masing-masing Rp 5 miliar dan 3,5 miliar hanya buang-buang uang saja. Tidak ada sedikit pun dampak yang nyata bagi pelaku usaha kecil dalam bidang pariwisata ini.

Teori estimasi TIME 2010 misalnya dikatakan telah mampu mentraksikan 18,9 juta dolar Amerika tentu dipertanyakan kemana arahnya? Transaksi para buyer dan seller wisata Bagi Fahrurrozi semuanya hanya teori saja. “Saya juga sering ikuti acara yang serupa, tidak ada perubahan sama sekali,” imbuhnya.

Selama lima tahun menjalankan usaha bidang pariwisata itu katanya hanya isapan jempol saja kemungkinan adanya untung besar. Faktanya, teori dengan praktek di lapangan ini benar-benar tidak sesuai.

Sedikit berbeda dengan Fahrurrozi, Sales Manager Hotel Senggigi Beach Hotel, Okayana, mengatakan klaim pemerintah terhadap arus kunjungan wisata yang mulai menggeliat ke NTB cukup dirasakan dampaknya.

Kebijakan Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi, MA., agar event-event Meeting Incentive Convention and Exhibition (MICE) diadakan di NTB sangat terasa. Arus kunjungan wisata berdampak cukup besar pada income perhotelan. “Benar apa yang dikatakan pemerintah itu,” cakap Okayana.

Disebutkan, pertumbuhannya antara 65-80 persen. Angka itu dipandang sudah cukup bagus perkembangannya. Selama beberapa bulan terakhir ini khususnya, Gubernur NTB dipandang telah mampu membuat tersenyum para pelaku wisata perhotelan itu.

Hanya saja yang dominan masih angka wisatawan domestic saja. Sementara wisatawan luar negeri masih sangat minim. Kegiatan promosi yang mulai geliat pun dirasa sudah mulai terlihat. Selama mulai Juli-Agustus, September-Oktober angka kunjungan wisatawan yang menggunakan fasilitas hotel cukup terasa.

Fight Hunger

The occurrence of climate change is often triggered disasters in Indonesia, including NTB require a high level of vigilance against the possibility of starvation. The threat of starvation due to the disaster that must be fought as early as possible. One of them, should revitalize the village government kembalai food reserve (CPPD).

Thus disclosed Head (Head of) Food Distribution (DP) Food Security Agency (BKP), the Ministry of Agriculture (Kementan) RI, Arman Monek, answering reporters after a dialogue with the theme of independence filling food to combat hunger in the Hotel Lombok Raya Mataram on Thursday (14 / 10) yesterday.

Food reserves at the central government began to district / city believed to be quite safe. Still a problem is the food reserve at the village level. Under the regulations the minister of interior (Permendagri) No. 20 of 2008 on village food reserves, it is deemed necessary to revive in every village there are food reserve administration.

Added, anticipation of hunger is considered a necessity. Where, the threat of landslides, droughts, floods and various forms of unwanted disasters occur it can be anticipated in advance.

Dilingkup own food security, sought the society itself also has a food reserve. Therefore be given assistance barns and create community food distribution agencies (LDPM). Where nationally LDPM provided untu 750 villages, and the NTB itself to about 20 villages. Besides, there are national assistance barns as much as 282 barns.

Of that amount realized is still very much compared with the number of villages in the entire NTB. The hope, the villages could be a stimulus given to the regions and communities themselves to do the same. Because the duty to provide food that is not just a government obligation. Mandate in Act No. 7 of 1996 concerning food security, stated the government and society together have an obligation to achieve food security.

Arman asserted, hunger-related problems with the condition that is always a surplus of food production is believed to have no hunger. "That there was poverty, hunger if the Indonesian people had no hunger," he believes.

Famine Threat Anticipation

One of the serious attention the government is the problem of food. The development of current world demand for permanent availability of food, so they can avoid the threat of starvation. Forests can be seen to provide solutions to the problem of food.

MINISTER forestry, Zulkifli Hasan in his speech said the forest area can be used principally to produce the best possible food. Htan has a potential food source. In the forest can be planted tubers, nuts, seeds are planted without damaging the beauty of the forest.

The expression of Forestry was presented in the activities of the National Seminar on World Food Day held at the Hotel Jayakarta Senggigi, Wednesday (6 / 10) last night.

Mentioned Forestry, a total of 77 types of food sources that contain carbohydrates can be produced from the forest. A total of 26 species of beans, 110 buji type of grain and about 1260 kinds of medicine. Recognizing that forests have great potential for substantial benefits for improving food security, since the year 2008 and then pursued the activity of intercropping.

Contribution of forests covering 7.9 million hectares of forest area to be used as intercropping. From that area, can produce about 3.3 million tons per year in the form of food grains, corn and a variety of other food commodities. Last ten years we are able to exit from the threat of famine and continue to work towards food self-sufficiency.

According to Zulkifli, if farmers are not prosperous forest may be damaged. Conversely, kawawsan forests that are damaged because of poor farmers. Where, for thinking about the forest eat definite choice. Moreover, the poor were so far mostly located in the vicinity or inside the forest area.

Meanwhile, the Governor of NTB, TGH. M. Zainul Majdi, MA about food-related claim, a nation that can reach the peak of civilization when he was able to meet its food security.

Governor tries to tells the history of the Prophet Joseph, in Egypt, tens of centuries ago. It is said, the Prophet Joseph was the only person who directs menyetok importance of food to deal with a bad season. "Only Joseph can maintain food sovereignty that time," he explained. So his day, Egypt's quite advanced.

Based on historical fact, the food is considered the Governor, food shows dignity of the nation. Realizing this, West Nusa Tenggara provincial government is very serious in matters of food. It's just talking about the area, of course is the authority of the minister of forestry. Because the unconscious, the region relied hutanlah yangd apat can continue to support food security. "We expect this Forestry policy in favor of the community," said the Governor.

Prubahan Iklim Bisa Meningkatkan Angka Kemiskinan

“Banjir terjadi dimana-mana, di daerah tertentu curah hujan semakin kecil. Bumi semakin panas akibat lapisan ozon yang hilang,” demikian beberapa hal akibat dari dampak perubahan iklim. Masyarakat miskin, petani di pedesaan, nelayan di pesisir laut dianggap paling rentan terkena dampak perubahan iklim yang terjadi.

DOKTOR Dewi Kirono dari Badan Kerjasama Pembangunan Internasional Australia (AusAID) mengatakan, badan dunia beranama The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), mencatat perubahan iklim terus terjadi sejak tahun 1900. Sebagian besar karena ulah manusia. Antara lain karena efek rumah kaca.

Hal itu diterangkan Dewi kepada wartawan disela workshop mengenai perubahan iklim memberi gambaran, bahwa perubahan iklim ini perlu dirancang bagaimana strategi mengatasinya. Sehingga dampak negatif bisa dikurangi.

Secara global, bumi semakin panas dengan suhu mencapai 0,90 celcius. Untuk manusia mungkin tidak terlalu berdampak, namun untuk ekosistem yang sensitif, seperti tumbuh-tumbuhan jelas akan memiliki dampak yang besar. Kondisi perairan pun saat ini diangkap sudah morat-marit.

Mengatasi persoalan itu, maka perlu manusia diajarkan beradaptasi. Utamanya bagi kalangan petani atau nelayan di pesisir. Di NTB, saat ini sedang dilakukan identifikasi masalah perubahan iklim tersebut dan bersama para peneliti dari Universitas Mataram (Unram) bekerjasama dengan peneliti dari Australia merancang strategis bagaimana adaptasi terhadap lingkungan yang terus berubah ini.

Di Unram telah ada tim khusus yang akan meneliti dan mencoba turut merancang strategi adaptasi perubahan iklim ini, utamanya dampaknya bagi masayrakat miskin. Guru besar peternakan, Prof. Dr. Ir. Yusuf Achyar Sutaryono, sebagai selaku leader tim penyusunan project adaptasi iklim tersebut.

Menjawab wartawan, Yusuf mengatakan, masyarakat NTB khususnya belum mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim yang terjadi selama ini. Dicontohkannya, petani tembakau di NTB. Terjadinya curah hujan yang tinggi tahun ini tidak siap dihadapi, akibatnya produksi menurun.

Yusuf Achyar Sutaryono mengatakan terjadinya perubahan iklim alias climate change bisa membuat masyarakat semakin miskin. Hal itu terlihat dari fakta-fakta yang terjadi di pedesaan. Utamanya terhadap petani dan nelayan di pesisir.

Menyadari hal itu, dipandang perlu ada rancangan strategis untuk menyusun bagaimana masyarakat bisa tahu cara beradaptasi dengan perubahan iklim yang terus terjadi. Yusuf mencontohkan, terjadinya la nina saat ini tidak diketahui oleh petani. Akibatnya, petani hanya bespekulasi.

Spekulasi yang kurang tepat terhadap iklim tentu akan berdampak besar pada tanaman. Ketika tanaman petani rusak, jelas akan berpengaruh pada pendapatan mereka. Imbas akhirnya mereka semakin miskin. “Di pedesaan itu kan ada aktivitas pertanian, perkebunan, peternakan. Bisa dipastikan, merekalah yang paling rentan terkena dampak perubahan iklim ini,” ucapnya.

Harus Ada Penghargaan

Dr. James Butler, seorang peneliti dari Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) Australia mengatakan negara-negara maju memang sepantasnya memberikan penghargaan dan bantuan kepada negara berkembang seperti Indonesia. Utamanya dalam hal penyelamatan dan memperhankan lingkungan.

Menurutnya, persoalan ini sifatnya sangat politis. Sehingga ketika ilmuan dari Australia ini disoal panjang terkait hal itu, ia menolak bicara lebih panjang. Jelasnya, bagi James, harus memang ada sebuah kompensasi yang diberikan negara-negara maju.

Negara Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia. Negara agraris ini dinilai memang sebagai penyelamat dunia dari dampak perubahan iklim, alias climate change yang selama ini terus mengancam dunia. Bumi semakin panas, karena hancurnya lapisan ozon akibat pembangunan di negara-negara maju yang kurang memperhatikan dampak lingkungan.

Indonesia dan Brazil yang dikenal sebagai jantung dan paru-parunya dunia ini harus diberikan reward oleh negara-negara maju. Terlebih, selama ini Indonesia terus diminta oleh dunia global untuk menjaga lingkungannya terhadap dampak perubahan iklim ini.

Persoalan Akreditasi Kedaluarsa, Antara Kemalasan PT atau Ketidakseriusan BAN PT

Sejumlah perguruan tinggi (PT) ternama di NTB ternyata memiliki persoalan dalam hal akreditasi program studi. Selain telah dinyatakan banyak prodi yang kedaluarsa, diperparah lagi dengan prolehan akreditasi paling rendah, akreditasi C. Persoalan itu menimbulkan penafsiran, apakah karena kemalasan perguruaan tinggi (PT) atau ketidakseriusan Badan Akreditasi Nasional (BAN) Perguruan TInggi (PT)?

TERHADAP persoalan akreditasi tersebut, sejumlah Rektor yang ditanya mengaku sudah berusaha keras agar bisa mendapatkan akreditasi yang baik. Mulai dari Rektor Universitas Mataram (Unram), Prof. Ir. Sunarpi, PhD., mengaku sudah membentuk tim khusus bahkan untuk dapat segera mendapatkan predikat akreditasi pada semua prodinya.

Soal akreditasi ini pun menjadi bagian yang diungkapkan sebagai prioritas Unram. Akreitasi kembali disebutkan Rektor Unram itu sebagai bagian dari PR Unram yang disebutkan Sunarpi dalam peringatan Dies Natalis Unram ke 48 Sabtu (2/10) lalu.

Begitupun Rektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Mataram, Dr. H. L. Said Ruhpina. Dikatakan, pihaknya selalu intens melakukan komunikasi dengan BAN PT agar segera mendapatkan akreditasi. Namun, kendala di BAN PT nilainya yang kurang tenaga sehingga terpaksa membuat antre seluruh PT yang ada di Indonesia. Ribuan prodi yang harus di akreditasi.

Keharusan mengantre itu diakui pula oleh salah seorang assessor BAN PT dari Unram, Prof. Ir. H. Mansur Ma’shum, PhD. Tahun ini saja sekitar 7 ribu prodi. Sementara tenaga Assesor terbatas. Ditambah lagi panjangnya proses yang harus dilalui hingga bisa prodi PT bersangkutan diberikan great akreditasi.

Mengakreditasi prodi dan juga akreditasi lembaga atau istitusi pendidikan itu ada aturan hukum yang jelas. Tidak ada alasan bagi PT sebagai institusi pendidikan tidak melakukan akreditasi. Aturan hukumnya, mulai dari pasal 60 dan 61 UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) juncto (jo) pasal 147 UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen jo pasal 86, 87 dan 88 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional (SPN) serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) tahun 2005 tentang BAN PT.

Bagi yang tidak terakreditasi, ditafsirkan tidak diperkenankan mengeluarkan ijazah. Terang saja mahasiswa terombang ambing dan kebingungan mengetahui prodinya tidak terakreditasi. Persoalan terbesarnya, ijazah mereka tidak memiliki player effect sama sekali. Tidak heran juga kalau melamar ke sebuah perusahaan ternama, mereka terpental dengan sendirinya.

Apakah mahasiswa dibiarkan menjadi korban atas sistem yang dibuat para elit pendidikan ini? Harapan mahasiswa ada jalan keluar yang bijak yang bisa diambil para penentu kebijakan. Tentu tidak diinginkan mereka, sudah bayar kuliah mahal-mahal namun ijazah tidak ada gunanya jelas akan menjadi masalah baru. Bisa menambah pengangguran structural.

Sedangkan bagi Rektor Universitas 45 Mataram, Drs. H. Sabidin Rifaeni, menilai soal akreditasi memang telah diamanatkan konstitusi. Sejauh ini, PT tidak selalu berusaha untuk meningkatkan akreditasinya. Tidak ada PT yang tidak ingin mendapatkan great akreditasi terbaik. Namun acap kali termentahkan dalam proses pengurusannya. Disadari Rektor Universitas 45 Mataram ini mendapatkan akreditasi C bisa dibilang hanya sekedar lulus. Akreditasi C terlalu kecil dan rendah.

Hanya saja, menurut Sabidin, persyaratan yang dituangkan BAN PT terlalu ribet. Sehingga PT dalam mengurus akreditasi sangat panjang jalan liku yang harus dilalui. Dokumen-dokumen yang harus diisi sangat panjang. Ia mengatakan prinsipnya ijazah tanpa great akreditasi bisa saja sah. Diibaratkan Sabidin, BAN PT hanya memberikan predikat, berupa nilai A, B dan C. seperti predikat ISO.

Ditanya mengenai akreditasi prodi di kampus 45 Mataram yang dalam catatan BAN PT banyak yang telah kedaluarsa dibantah Sabidin. Katanya, kampus 45 sudah lama mengusulkan akreditasi dan sudah terakreditasi semua. Harapannya, BAN PT bisa mengupdate data yang dimuat secara online di situs BAN PT tersebut. Pasalnya, kalau tidak diperbaharui bisa merugikan PT dan mahasiswa sendiri.

Ditambahkan Sabidin, BAN PT semestinya bisa menambahkan tenaga assessor nya. PT yang berada di wilayah Indonesia bagian timur semestinya bisa diakreditasi oleh BAN PT yang ada di wilayah timur. Tidak seperti sekarang dipusatkan semua di Jakarta. Tenaga BAN PT yang terbatas itulah yang dianggap paling banyak memicu keterlambatan proses akreditasi.

Sementara itu, pemerhati pendidikan, Dr. H. Rusliawan, MPd, menilai, persoalan akreditasi selama ini sepihak diurus oleh PT. Jajaran PT yang harus mengejar bola mencari great akreditasi. Jika tidak ada usulan, maka dibiarkan saja prodi bersangkutan mati karena tidak pernah ada pengakuan. Harapannya, BAN PT bersama Direktorat Jendral (Dirjen) Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) bisa aktif juga.

Selama ini dinilai belum ada aturan hukum yang jelas sebenarnya. Aspek hukum apa yang akan diterima jika tida terakreditasi. Memang ada aturan yang mengamanatkan harus terakreditasi. Namun dictum yang jelas tentang akreditasi itu dalam penjelasan Peraturan Pemerintah (PP) yang lebih teknis belum ada sampai sekarang. Diharap pememrintah segera memberikan aturan yang lebih jelas.

Bagi PT sendiri diharap bisa membentuk tim khusus baik ditingkat perguruan tinggi maupun di tingkat fakultas. Tim ini diharap bisa mengawasi dan mengurusi secara murni persoalan akreditasi. “Bila perlu bentuk kelembagaan khusus,” sarannya.

Mekanisme seperti dewasa ini di PT, di fakultas menyerahkan sepenuhnya ke Pembantu Dekan I dianggap tidak cukup. Pasalnya, mengurus akreditasi dengan sistem seperti sekarang cukup sulit untuk bisa cepat. Sementara disadari tiap tahun PT mengeluarkan ijazah.

Konon, tahun 2011 ini yang tinggal dua bulan ini, pemerintah pusat telah memberikan warning kepada seluruh PT baik negeri maupun swasta agar segera mengakreditasi prodi-nya. Namun tampaknya, warning itu tidak mungkin bisa direalisasikan mengingat fakta sebagian besar PT belum jelas akreditasinya. Semoga benar, para generasi penerus bangsa yang menempuh kuliah tidak menjadi korban atas kesemrautan sistem dalam dunia pendidikan tersebut.

Jual Jagung Berkualitas Pastikan Margin Lebih Besar

Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (PTPH) NTB, Ir. Pending Dadih Permana, MEc. Dev., mengutarakan selama ini jagung yang dijual petani tanpa standar mutu. Kualitas jagung yang dihasilkan masih dibawah standar nasional Indonesia (SNI). Akibatnya, keuntungan yang diperoleh petani pun minim. Karenanya, coba diajak untuk menjual jagung yang berkualitas, dengan demikian margin keuntungan yang diterima petani bisa lebih besar.

Dikatakan, jagung yang terjual tanpa great SNI itu hanya Rp 1.600-1.800 perkilogram. Masuknya, i-Pasar yang menawarkan sistem lelang telah mampu meningkatkan margin keuntungan yang cukup besar bagi petani.

Karenanya, jagung-jagung yang masih dibawah standar itu coba ditingkatkan kualitasnya. Salah satu caranya, menurunkan kadar air hingga 14 persen. Sejauh ini, jagung yang dihasilkan petani utu setelah dianalisis mampu menjadi jagung dengan great mutu II-III. Jagung yang masuk mutu III dalam spot lelang ini selama ini dihargakan dengan harga standar Rp 2.200 perkilogram.

“Kemarin yang mutu III ada yang terjual dengan harga Rp 2.385 perkilogramnya, dan itu menjadi penawaran tertinggi,” tutur Dadih.

Dijelaskan, sistemnya selama ini jagung yang diperoleh dari gabungan kelompok tani diterima dalam bentuk kemasan 50 kg masuk ke gudang. Ketika masuk proses lelang, langsung dengan harga standar Rp 2.200 perkilogramnya. Saat lelang, selalu melebihi harga standar itu. Bahkan jagung mutu I dan dua pernah terjual dengan harga Rp 2.630 perkilogram.

Disoal tentang produksi, tahun 2010 ini bisa mencapai 370 ribu ton. Sepertiga dari total produksi itu diharapkan bisa masuk dalam proses lelang di i-Pasar. Masih minimnya target lelang ini karena minimnya gudang yang siap menampung.

Gudang di NTB sejauh ini hanya mampu menampung 3.200 ton. Yakni yang berada di Lombok Timur (Lotim) dan di Lembar Lombok Barat. “Kita intensif gunakan yang di Lotim,” ucap Dadih. Selama ini, proses lelang dengan media i-Pasar ini sudah acap kali dilakukan, Terakhir pada awal Agustus 2010 lalu, tercatat 520 ton dilelang.

Kepastian keuntungan lebih bagi petani ini tidak saja pada penjualan, dipastikan sebelum masuk proses lelang pun jagung-jagung petani sebagian besar bisa dibayarkan. Dimana, petani yang memasukkan jagungnya ke gudang serah akan mendapatkan i-Resi. Hal ini menjadi alat bukti bahwa petani sudah menyetorkan barang ke gudang. i-Resi itu dapat dicairkan 70 persen dari nilai barangnya sebelum proses lelang dilakukan.

Dadih menambahkan, ke depan akan ada proses lelang melalui Forward. Untuk kegiatan lelang ini, telah dilakukan kontrak dengan tiga gabungan kelompok tani (gapoktan), di Lotim, Lombok Utara dan KLU dan ada pengusaha yang siap membeli.